Tabran Rumonin
17 Oct 2020 22:02 WIT

Soal 31 Miliar Alasan Kadis PU SBB Samar, PPK Dinas Dipertanyakan

Liputan SBB--Proyek Pembuatan ruas Jalan Desa Rambatu menuju Desa Manusa Kecamatan Inamosol Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) masih dipertanyakan, pasalnya proses pekerjaan jalan dengan paguh anggaran 31 Miliar lebih itu masih terbengkalai, namun anggaran tersebut telah dicairkan 100% sejak tahun 2018 lalu.

Proyek yang menggunakan Anggaran Pemerintah Daerah (APBD) tersebut diduga ada konsfirasi sejumlah elit pejabat daerah sehinga anggaran 31 Miliar lebih itu dicairkan 100% oleh pihak perusahaan PT. Bias Abadi, sebagai pihak ke tiga pemenang tender proyek tersebut.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek di Dinas terkait juga patut dipertanyakan, mengapa sehinga anggaran tersebut dicairkan 100% tanpa ada peninjauan saat proses proyek itu dikerjakan.

Dugan ini terbongkar setelah aksi domonstarasi pada Kamis (15/10/2020) kemarin di depan gedung kantor Bupati SBB. Oleh sejumlah masyarakat Desa Rambatu dan masyarakat Desa Manusa menuntut Pemda SBB agar bertangungjawab terkait pekerjaan ruas jalan yang belum selesai dikerjakan oleh pihak PT. Bias Abadi yang berlokasi di Kecamatan Inamosol itu.

Pernyataan Kadis Pekerjan Umum (PU) SBB Thomas Wattimena terkait proyek itu juga sampai saat ini masih dipertanyakan pablik alias tidak rasional.

Sebelunya pernyatan Kadis PU Thomas, Seperti yang lansir media ini pada Kamis 15 Oktober 2020 kemarin. "Saat ini kan Corona jadi proses pekerjan proyek pembuatan jalan itu juga terkendala," ungkap Kadis berkacamata itu kepada wartawan usai aksi demo dilakukan di kantor Bupati SBB, Kamis (15/10/2020).

Alasan Kadis tersebut, dimata pablik sanggat tidak rasional, seperti yang dijawab, Sostones Y Sisinaru SH. M. Hum. Akademisi Universitas Pattimura Ambon saat dikonfirmasi media ini Kamis malam kemarin.

"Alasan yang disampaikan Kadis PU tersebut tidak rasional pasalnya anggaran APBD itu dikucurkan pada awal 2018, yang jadi pertanyaan bagai mana bisa angaran proses pekerjan 2018 itu terkendala Pandemi (Corona)?," kata Dia Sisinaru.

Lebih lanjut, Sisinaru mengatakan Corona itu baru muncul ditahun 2019 rentang waktu itu tidak rasional kalau mau dilihat dari pernyatan Kadis PU tersebut.

"Jika proyek itu tidak selesai tepat waktu atau masa kontrak maka Perusahan. terkait yang menjadi pihak ke tinga tersebut harus dikenakan denda (Adendum)," tambahnya

Dilanjutkan, meski begitu Dinas terkait juga harus menjelaskan ke pablik kenapa terkenda hinga proyek tersebut bisa terbengkalai, sehingga adah penjelasan, bukan malah diam dan menuggu masyarakat berdemo dulu baru menjelaskan. (*).

1 Suka
Abdullah
24 hari