Tabran Rumonin
26 Oct 2020 22:30 WIT

PMPRI Maluku Tolak Tambang Marmer Di SBB

Liputan SBB--Penolakan investor pengelolaan tamang Marmer di Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) berhasil menuai dukungan publik, tidak hanya masyarakat adat di kabupaten SBB saja yang menolak akan hadirnya Investor itu.

Kali ini dukungan penolakan terhadap tambang tersebut dari salah satu LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Maluku.

"Karena penolakan itu merupakan bagian dari pada keinginaan masyarakat adat setempat, maka Pemerintah Daerah perlu mendengar, menghargai serta sama-sama memperjuangkan hak-hak adat mereka, sebagai anak kandung di bumi Saka Mese Nusa," kata ketua DPD PMPRI Maluku, Erpan Tella, S.Sos kepada media ini. Senin (28/10/20).

Sesuai dengan referensi lanjut Tella, yang suda di kantongi PMPRI Maluku tentang refrensi penolakan tambang marmer sejak beberap hari terakhir.

Selain itu Dia, juga menambahkan, Hutan atau pun, hutan adat punya hak untuk tetap lestari, agar bisa dinikmati oleh generasi selanjutnya.

Dikatakan, dengan itu Pemerintah Daearah seharusnya sudah harus bersikap atau memberikan pernyatan bersama-sama masyarakat terkait penolakan akan datangnya Investor tersebut.

"Harusnya Bupati SBB lebih cermat melihat kebutuhan masyarakat setempat, jika bupati ingin mengsejaterahkan perekonomiaan masyarakat setemapat yang terdapak itu, harusnya Ia, Bupati Mencari Investor yang mampu menjawab kebutuhan hasil alam karya tani masyarakat setempat. Misalnya Kopra, Cengke, Pala, Damar dan hasil alam lain-lain, ujarnya.

Tamba Dia, sehingga dengan demikian kemajuan daerah itu tidak harus merusak alam tetapi sebalikanya malah melestarikan alam itu sendiri.

Menurutnya, jika teori itu yang dipakai, harga hasil tani pun malambung tinggi karena hadirnya investor yang datang membeli hasil karya tani, dengan begitu masyarakat setempat dengan senderinya berbondong-bondong kehutan melakukan penghijuan. (tbr).

0 Suka