Tabran Rumonin
03 Nov 2020 19:05 WIT

Pemda SBB Kembali Didemo Terkait CV. Titian Hijrah

Liputan Seram Barat--Gelombang aksi kembali terjadi di Kota Ambon, Ibu Kota Provinsi Maluku, aksi domonstrasi kali ini digelar puluhan mahasiswa asal Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Provinsi Maluku.

Puluhan Mahasiswa asal Kab, SBB yang tergolong dalam LSM PMPRI Maluku itu, melakukan aksi demo di beberapa titik yang berbeda, diantaranya Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku, DPRD Provinsi Maluku dan Kantor Disperindag Maluku.

Salah satu tuntutan dari puluhan mahasiswa tersebut, yang disuarakan di depan Gedung Kejati Maluku saat itu adalah, mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku untuk segera memeriksa Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat. M, Yasin Payapo, karena telah melepas tangan dari dugaan perampasan hutan bermodus pertanian di wilaya petuanan Desa Adat Ahiyolo dan Abio, Kec, Elpaputih Kab, SBB yang dilakukan Perusahaa CV. Titian Hijrah sejak tahun 2018 lalu,"

Tidak hanya itu, dalam peryatan sikap mereka juga meminta, Kepala Kejati Maluku untuk segera, memangil Bupati, M. Yasin Payapo dan pemilik CV. Titian Hijrah, agar dapat mertangung jawab atas kerusakan Hutan di wilaya terdampak tersebut, dengan bermodus Pertanian penanaman kebun Coklat dan Pala saat itu.

Pasalnya Perusahaan CV. Titian Hijrah tersebut, sampai saat ini hilang, dan terkesan kabur setelah pembalakan Hutan, dan kayu di bawa kabur oleh perusahaan itu sejak tahun 2018 lalu.

Terpantau media ini, gambar postingan di sala satu akun Facebook atas nama Sam Patty, aksi tersebut, direspon sala satu pegawai Kejati Maluku, Samy Sapaulette, yang terlihat sedang berdikusi dengan para pendemo dalam gambar postingan itu.

Sapulette saat itu, keluar dari Gedung Kejati menemui pendemo dan merespon positip terkait peryatan sikap mereka terhadap Kejati.

"Silhkan kalian masukan surat resmi terkait pembalakan hutan tersebut, kami menunggu surat resmi," kata Sapulete saat menemui para pendemo di Gedung Kejaksaan Tinggi Maluku Senin Siang (2/11/20).

Jika suda dimasukan, lanjut Sapulette, kami dari Kejati Maluku akan memangil pihak-pihak terkait.

Hal tersebut dibenarkan Sam Patty, saat dikonfirmasi Media ini, pada Senin malam (2/11/20).

Setelah bertolak dari Kejati Maluku, pendemo juga melakukan aksi yang sama di Gedung DPRD Provisi Maluku, mereka meminta Ketua DPRD mendesak Kepala Ombusdman Provinsi Maluku, untuk segera mengevaluasi kinerja Bupati Seram Bagian barat, terkait hak-hak adat yang tidak dihargai.

Mereka menilai bupati sewenang-wenang memunculkan kebijakan yang tidak pro terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten SBB selama ini. (*).

0 Suka